DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Proses perjalanan demokrasi di Indonesia sudah berjalan lama sejak zaman kolonial belanda. Hal itu dibuktikan dengan adanya Volksraad atau Dewan Rakyat. Lalu setelah kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, PPKI melantik Soekarno dan Moh. Hatta sebagi Presiden dan Wapres serta mengesahkan UUD 1945 menjadi UUD RI yang kita gunakan hingga sekarang. Di dalam UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemen banyak hal yang menunjukkan bahwa pasal-pasal di dalamnya sangat demokratis atau sesuai dengan kehendak rakyat. Contohnya ialah Presiden, Wapres, anggota MPR dan DPR dipilih oleh rakyat karena mereka mewakili rakyat atau representasi dari rakyat seprti yang tercantum pada pasal 2-9 UUD RI 1945. Sementara itu pengertian Pemrintahan yang Demokratis ialah Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kali ini saya akan membahas demokrasi dan implementasinya di tiap rezim pemerintahan di Indonesia. Pertama ialah orde lama. Orde ini ialah orde setelah kemerdekaan yang dimulai pada 1945-1966. Pada awal kemerdekaan demokrasi dan kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi bahkan pada 1955 diadakan pemilu yang merupakan pemilu yang paling demokratis tanpa politik uang dan politik kekuasaan. Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama kali disebut-sebut sebagai pemilu yang paling JURDIL dan LUBER. Tetapi karena isu G-30 S PKI dan penyaringan berita sesuai penguasa serta politik NASAKOM maka pada akhirnya Orde Lama harus rela digusur oleh Orde Baru.

Zaman Orde Baru yang dipimpin Pak Harto ialah zaman yang sangat tidak demokratis, sangat korup, dan otoriter. Dimulai dari fusi partai poltik yang hanya menjadi 3 yaitu, GOLKAR, PDI, dan PPP alasannya yntuk menciptakan iklim politik yang kondusif serta pemilu yang selalu dimenangi Golkar hingga 70% jauh meninggalkan rivalnya. Kebebasan berpendapat dalam Orde Baru hampir tidak ada karena kontrol media sangat ketat bahkan ancaman pembredelan, lalu demonstrasi juga hampir tidak ada kecuali peristiwa Malari dan akhir kekuasaan Orde Baru. Orde Baru juga zaman di mana paling banyak terjadi pelanggaran HAM dimulai dari penculikan aktivis, PETRUS, dan lain-lain.

Zaman orde Reformasi dari Habibie sampai SBY sekarang, pemerintahan lebih demokratis lebih ditonjolkan. Pemimipin berlomba-lomba berusaha agar pemerintahannya transparan dan bebas korupsi. Aksi demonstrasi diperbolehkan dengan aturan-aturan serta kebebasan menyampaikan pendapat di media manapun diperluas asal memenuhi kode etik jurnalistik dan penyensoran (editing) untuk ditampilkan. Proses reformasi birokrasi dan kelembagaan semua dilakukan demi terwujudnya Negara dan bangsa yang demokratis. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam hal reformasi menjadikan Indonesia menjadi peringkat 3 besar Negara paling demokratis sejagat. Banyak sekali tantangan-tantangan pemerintahan saat ini di antaranya budaya KKN yang sudah mendarah daging, tetapi masalah itu dapat cari pemecahannya. Bila semua elemen masyarakat bersatu dan semua pemimipin dapat memakmurkan masyarakat maka semakin terciptalah pemerintahan yang demokratis, adil, dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat.